Selamat Datang di website

Kepegawaian PEPI

Silahkan gunakan menu yang telah disediakan untuk menjelajahi situs kami.

@satupepi

Bersyukur

"Kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu mensyukuri nikmat Tuhan"
-Jenderal Sudirman-Pahlawan Nasional-

LAYANAN KEPEGAWAIAN

Pensiun Dini adalah suatu kondisi di mana seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengakhiri pekerjaannya atas permintaan sendiri atau sebagai hasil dari perampingan struktur organis

Layanan Pensiun Janda/Duda adalah suatu pelayanan yang disediakan khusus bagi Janda atau Duda dari pegawai Politeknik Negeri Jember yang telah meninggal dunia dan sebagai ahli w

Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah bagian dari layanan kepegawaian yang berkaitan dengan kemampuan dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mematuhi peraturan dan m

Definisi Layanan Pencantuman Gelar adalah layanan kepegawaian yang memungkinkan pegawai untuk mengusulkan dan mencantumkan gelar akademik atau kehormatan setelah mereka berhasil

Definisi Layanan Pengusulan Kartu Pegawai adalah layanan kepegawaian untuk pembuatan kartu identitas serta diberikan kepada mereka yang telah berstatus menjadi Pegawai Negeri Si


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No.25 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah peraturan hukum yang mengatur berbagai aspek pelayanan yang diberikan oleh badan publik di Indonesia kepada mas

UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (

UU) Nomor 43 Tahun 2009

Tentang Kearsipan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah peraturan hukum yang mengatur mengenai pengelolaan arsip dan kearsipan di Indonesia. Undang-Undang i

UU) Nomor 16 Tahun 2019

Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan b

UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Pasal 2: Pasal 2 mengakui h

UU) Nomor 12 Tahun 2012

Tentang Pendidikan Tinggi ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di Indonesia: Definisi Pendidikan Tinggi (Pasal 1): Dalam Undang-Undang ini, pendidikan ting

Undang-Undang ini memiliki beberapa pasal penting yang mengatur berbagai aspek pendidikan nasional. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai beberapa pasal utama dalam Und

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 mengatur tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pe