Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia
Silahkan gunakan menu yang telah disediakan untuk menjelajahi situs kami.
Pedoman Penggunaan Aplikasi e-Kinerja Berbasis WEB Kementerian Pertanian
Layanan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah suatu prosedur yang terkait dengan pengajuan dan pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ini melibatkan
Pensiun Dini adalah suatu kondisi di mana seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengakhiri pekerjaannya atas permintaan sendiri atau sebagai hasil dari perampingan struktur organis
Layanan Pensiun Janda/Duda adalah suatu pelayanan yang disediakan khusus bagi Janda atau Duda dari pegawai Politeknik Negeri Jember yang telah meninggal dunia dan sebagai ahli w
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri adalah sebuah layanan kepegawaian yang dilakukan ketika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbukti melakukan pelanggar
Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah bagian dari layanan kepegawaian yang berkaitan dengan kemampuan dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mematuhi peraturan dan m
Layanan Tabungan dan Asuransi Pensiun (
Definisi Layanan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (KP4) adalah salah satu layanan kepegawaian yang ditujukan bagi pegawai untuk mengajukan permohonan guna m
Definisi Layanan Pencantuman Gelar adalah layanan kepegawaian yang memungkinkan pegawai untuk mengusulkan dan mencantumkan gelar akademik atau kehormatan setelah mereka berhasil
Definisi Layanan Pengusulan Kartu Pegawai adalah layanan kepegawaian untuk pembuatan kartu identitas serta diberikan kepada mereka yang telah berstatus menjadi Pegawai Negeri Si
Berikut adalah poin-poin terkait dengan Layanan Penerbitan Kartu Istri dan Kartu Suami: Definisi: Layanan ini adalah bagian dari kepegawaian yang bertujuan untuk membuat Kartu I
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (
Tentang Kearsipan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah peraturan hukum yang mengatur mengenai pengelolaan arsip dan kearsipan di Indonesia. Undang-Undang i
Undang-undang (
Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan b
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Pasal 2: Pasal 2 mengakui h
Tentang Pendidikan Tinggi ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di Indonesia: Definisi Pendidikan Tinggi (Pasal 1): Dalam Undang-Undang ini, pendidikan ting
Undang-Undang ini memiliki beberapa pasal penting yang mengatur berbagai aspek pendidikan nasional. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai beberapa pasal utama dalam Und
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia: 1. Latar Belakang: PP Nomor 17 Tahun 2020 merupakan respons pemerintah I
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 mengatur tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pe
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 91 Tahun 2017 merupakan suatu regulasi yang dibuat untuk mengatur perpindahan Dosen dan alih tugas Pegawai Negeri