Layanan Usul Pencantuman Gelar

Definisi
Layanan Pencantuman Gelar adalah layanan kepegawaian yang memungkinkan pegawai untuk mengusulkan dan mencantumkan gelar akademik atau kehormatan setelah mereka berhasil menyelesaikan pendidikan lanjutan yang relevan. Gelar ini dapat mencakup gelar sarjana, magister, doktor, gelar kehormatan, atau gelar khusus lainnya. Dalam konteks ini, pencantuman gelar bertujuan untuk memberikan pengakuan formal terhadap pencapaian pendidikan pegawai dan dapat berpengaruh pada kenaikan pangkat atau status kepegawaian.

Dasar Hukum Layanan Pencantuman Gelar didasarkan pada sejumlah undang-undang dan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip kepegawaian di Indonesia, termasuk:

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian: Menyediakan kerangka dasar untuk administrasi kepegawaian, termasuk kenaikan pangkat dan pengakuan gelar.
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Menyediakan landasan hukum untuk sistem pendidikan nasional yang relevan dengan pemberian gelar.
• Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil: Mengatur proses kenaikan pangkat, yang dapat dipengaruhi oleh pencantuman gelar.
• Peraturan Kepala BKN Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah: Merincikan prosedur dan ketentuan khusus untuk kenaikan pangkat pegawai yang memiliki ijazah.

Prosedur Operasi Standar Prosedur operasi standar untuk Layanan Pencantuman Gelar melibatkan beberapa langkah, termasuk:

1. Daftar Nominatif PNS yang akan Naik Pangkat: Identifikasi pegawai yang memiliki gelar baru yang memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat.
2. Verifikasi Persyaratan Pengajuan Ijin Belajar: Memeriksa apakah pegawai telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk mengusulkan pencantuman gelar.
3. Legalisasi Berkas-Berkas Persyaratan Pengajuan Ijin Belajar: Proses legalisasi dokumen-dokumen pendidikan yang relevan.
4. Surat Permohonan dari Instansi perihal Ijin Belajar: Pengajuan permohonan ijin belajar atau sekolah kepada instansi terkait.

Ketentuan dan Tata Cara Pengajuan Ijin Belajar/Sekolah bagi Pegawai Negeri Sipil

• Menunjukkan Dedikasi yang Baik dalam Tugas: Pegawai diharapkan menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan.
• Kinerja yang Baik dan Bertanggung Jawab: Pegawai diharapkan memberikan kinerja yang baik dan bertanggung jawab ketika ditugaskan oleh atasan.
• Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Ditentukan: Pegawai diharapkan melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditentukan sebaik mungkin.
• Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi Pendidikan: Ijin belajar diberikan jika pegawai memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
• SKP (Surat Keputusan Prestasi Kerja) 2 Tahun Terakhir yang Baik: Pegawai diharapkan memiliki catatan prestasi kerja (SKP) yang baik selama 2 tahun terakhir sebagai bukti kinerja yang memuaskan.

Syarat-syarat Administrasi Untuk mengajukan ijin belajar atau sekolah, pegawai harus memenuhi syarat-syarat administrasi berikut:

• Fotokopi Kartu Pegawai (KARPEG): Salinan dari kartu identitas pegawai.
• SK (Surat Keputusan) Penetapan NIP Baru: Dokumen yang menunjukkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) baru.
• Fotokopi SK (Surat Keputusan) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS): Dokumen yang mengesahkan status sebagai calon pegawai negeri sipil.
• Fotokopi SK (Surat Keputusan) Pegawai Negeri Sipil (PNS): Dokumen yang menunjukkan status sebagai pegawai negeri sipil.
• Penilaian Prestasi Kerja (SKP) 2 Tahun Terakhir: Dokumen yang mencerminkan penilaian kinerja pegawai selama 2 tahun terakhir.
• Minimal Masa Kerja/Mengabdi 4 Tahun: Pegawai harus memiliki masa kerja atau masa mengabdi minimal selama 4 tahun sebelum dapat mengajukan ijin belajar.

Demikianlah penjelasan yang lebih rinci mengenai Layanan Pencantuman Gelar, termasuk definisi, dasar hukum, prosedur operasi standar, ketentuan dan tata cara pengajuan, serta syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh pegawai dalam konteks kepegawaian.