Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012

Tentang Pendidikan Tinggi

ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di Indonesia:

Definisi Pendidikan Tinggi (Pasal 1):

  • Dalam Undang-Undang ini, pendidikan tinggi didefinisikan sebagai proses pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan menengah, yang mencakup program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat universitas dan setingkatnya.

Definisi Perguruan Tinggi (Pasal 1):

  • Perguruan tinggi didefinisikan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, termasuk universitas, institut, politeknik, akademi, dan lainnya.

Definisi Penyelenggara Pendidikan Tinggi (Pasal 1):

  • Penyelenggara pendidikan tinggi adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau yang swasta.

Tujuan Pendidikan Tinggi (Pasal 3):

  • Tujuan pendidikan tinggi adalah untuk:
    • Membentuk karakter dan moralitas yang baik pada mahasiswa.
    • Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
    • Mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kepekaan sosial.
    • Menghasilkan penelitian yang berkualitas.
    • Memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Tinggi (Pasal 4):

  • Prinsip-prinsip dasar pendidikan tinggi mencakup:
    • Keterbukaan, yang menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus terbuka bagi siapa saja tanpa diskriminasi.
    • Akuntabilitas, yang memaksa perguruan tinggi dan penyelenggara pendidikan tinggi untuk mempertanggungjawabkan kinerja mereka.
    • Kesetaraan, yang menekankan perlakuan yang sama untuk semua individu dalam pendidikan tinggi.
    • Keadilan, yang mendorong akses pendidikan tinggi oleh semua lapisan masyarakat.

Kebebasan Akademik (Pasal 7):

  • Kebebasan akademik adalah prinsip yang melindungi hak dosen, mahasiswa, dan peneliti untuk mengejar penelitian, pembelajaran, dan penyampaian gagasan secara bebas tanpa tekanan atau campur tangan eksternal yang tidak sah.

Otonomi Perguruan Tinggi (Pasal 14):

  • Pasal ini memberikan perguruan tinggi otonomi dalam pengelolaan akademik, administrasi, dan keuangan mereka. Mereka dapat mengembangkan kebijakan internal mereka, termasuk rencana strategis dan kurikulum, tanpa campur tangan eksternal yang berlebihan.

Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi (Pasal 23):

  • Sistem akreditasi diatur untuk menilai mutu dan standar pendidikan tinggi. Lembaga independen melakukan penilaian ini, dan hasilnya digunakan untuk memutuskan apakah suatu perguruan tinggi atau program studi layak untuk diakui.

Pendanaan Pendidikan Tinggi (Pasal 31):

  • Pasal ini mencakup sumber-sumber pendanaan untuk pendidikan tinggi, termasuk anggaran pemerintah, dana swadaya perguruan tinggi, dan dana dari pihak ketiga.

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 44):

  • Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberikan landasan hukum bagi sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini mencakup definisi penting, tujuan pendidikan tinggi, prinsip-prinsip dasar, dan hak serta kewajiban perguruan tinggi. Undang-Undang ini juga mengatur berbagai aspek lain yang penting untuk pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *