Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin
Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah bagian dari layanan kepegawaian yang berkaitan dengan kemampuan dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mematuhi peraturan dan menghindari pelanggaran yang telah diatur dalam perundang-undangan maupun peraturan kedinasan. Hukuman disiplin diberlakukan ketika seorang PNS tidak mematuhi atau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, dan tujuannya adalah untuk menegakkan kedisiplinan dalam lingkungan PNS.
Dasar hukum dari Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin ini mencakup dua peraturan pemerintah:
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil: Peraturan ini mengatur prinsip-prinsip dasar disiplin PNS, termasuk prosedur penjatuhan hukuman disiplin.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil: Peraturan ini membahas manajemen PNS secara lebih umum, tetapi juga mencakup aspek-aspek disiplin dan prosedur penjatuhan hukuman.
Prosedur Operasi Standar yang diterapkan dalam Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin mencakup langkah-langkah berikut:
Atasan Langsung Melakukan Verifikasi Data Disiplin Pegawai dan Melaporkan pada Pimpinan: Atasan langsung bertanggung jawab untuk memverifikasi data terkait disiplin pegawai di bawah pengawasannya dan melaporkannya kepada pimpinan.
Mengetahui dan Mengarahkan Proses Pemeriksaan: Pimpinan akan mengetahui laporan dari atasan langsung dan memandu proses pemeriksaan lebih lanjut.
Pemanggilan Secara Tertulis terhadap PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin: PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin akan dipanggil secara tertulis untuk menjalani pemeriksaan.
Melakukan Pemeriksaan Secara Tertutup terhadap PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin yang Dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP): Pemeriksaan akan dilakukan dengan cermat dan hasilnya akan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
Memberikan Sanksi kepada PNS yang Melakukan Pelanggaran: Jika setelah pemeriksaan terbukti bahwa PNS tersebut melakukan pelanggaran disiplin, maka sanksi akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berkas administrasi yang terkait dengan Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin ini mencakup dokumen-dokumen seperti Surat Panggilan I dan II, Rekapitulasi Absensi, Surat Keterangan Rekan Sejawat, Surat Pertimbangan Hukum, Nota Dinas Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, serta fotokopi Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), SK Pegawai Negeri Sipil (PNS), SK Pangkat terakhir, dan SK Jabatan terakhir.
Seluruh proses ini dirancang untuk memastikan bahwa penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan untuk menciptakan lingkungan kerja yang disiplin dan patuh terhadap aturan-aturan yang ada.