Definisi

Prosedur Rekap Kehadiran dan Pengajuan Uang Makan adalah Prosedur yang dibuat untuk merekapitulasi kehadiran pegawai dengan dasar presensi pegawai.

Dasar Hukum

  1. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
  2. PP no. 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen PNS
  3. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 94
    Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang
    Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
    tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
  6. PMK No. 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

PROSEDUR OPERASI STANDAR

  1. Petugas mencatat kehadiran tiap pegawai sesuai ketentuan yang berlaku dengan memanfaatkan mesin finger.
  2. Petugas menginput tugas dinas dan permohonan cuti dari setiap staf.
  3. Petugas melakukan pengawasan atas presensi pegawai yang berkaitan dengan keterlibatan aktif dalam kehadiran mereka.
  4. Petugas mengirimkan daftar kehadiran pegawai yang absen kepada atasan langsung melalui email untuk dilakukan pembinaan.
  5. Petugas menjalankan penyusunan laporan kehadiran karyawan dalam periode sebulan.
  6. Petugas membuat surat daftar ajuan untuk menetapkan pembayaran uang makan pada bulan sebelumnya.
  7. Petugas mengirimkan Surat Keterangan pembayaran Uang Makan ke Bagian Keuangan untuk proses lebih lanjut

Persyaratan Administrasi 

Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan pegawai. Ketentuan mengenai pembayaran uang makan :

  • Uang Makan diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan daftar hadir Pegawai ASN pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
  • Uang Makan dibayarkan setiap 1 bulan yang pembayarannya dilaksanakan pada awal bulan berikutnya.
  • Dalam hal Uang Makan tidak dapat dibayarkan setiap 1 bulan, dapat dibayarkan untuk beberapa bulan
  • Khusus untuk Uang Makan bulan Desember, dapat dibayarkan pada bulan berkenaan mengikuti ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.
  • Besaran Uang Makan diberikan kepada PNS per hari sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan (SBM).
  • Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan :
    1. Tidak hadir kerja;
    2. Sedang melaksanakan perjalanan dinas (tidak termasuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 Jam);
    3. Sedang melaksanakan cuti;
    4. Sedang melaksanakan tugas belajar; dan/atau
    5. Diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah.
  • Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 jam dapat diberikan uang makan sepanjang Pegawai ASN yang bersangkutan mengisi daftar hadir kerja pada hari kerja berkenaan.
  • Pembayaran Uang Makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Pegawai ASN.
  • Dalam hal pembayaran Uang Makan tidak dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Pegawai ASN, dapat dibayarkan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening Bendahara setelah mendapat persetujuan dari kepala kantor
  • Uang Makan bagi PNS Pusat/Daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya dibayarkan oleh satuan kerja tempat PNS tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.
  • Lampiran SPP Uang Makan :
    1. Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani oleh Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Bendahara Pengeluaran, dan KPA/
      PPK; dan
    2. SSP PPh Pasal 21
  • Lampiran SPM Uang Makan :
    1. SPM 2 lembar;
    2. Daftar rekening penerima pembayaran apabila penerima pembayaran lebih dari 1 (satu) penerima;
    3. Daftar nominatif untuk yang lebih clari 1 (satu) penerima;
    4. Surat Setoran Pajak;
    5. ADK SPM.