Prosedur Pensiun PNS yang mencapai batas usia pensiun

Definisi:

Layanan Pengurusan Pensiun Pegawai yang mencapai batas usia pensiun adalah layanan kepegawaian yang disediakan untuk pegawai yang telah mencapai Batas Usia Pensiun. Pensiun adalah bentuk jaminan hari tua sebagai penghargaan atas pengabdian pegawai beserta keluarganya yang telah memberikan kontribusi bertahun-tahun kepada negara.

Dasar Hukum:

Layanan Pengurusan Pensiun Pegawai berlandaskan beberapa peraturan hukum, yaitu:

  • Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak untuk memasuki masa pensiun.
  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, yang mengatur ketentuan mengenai pensiun bagi pegawai.
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mencakup aspek kepegawaian.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur manajemen PNS.
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya, yang menetapkan pokok pensiunan pegawai.

Prosedur Operasi Standar:

Proses pengurusan pensiun pegawai mencakup langkah-langkah berikut:

  1. Pegawai yang memenuhi syarat mengajukan usul pensiun.
  2. Kasubag. Kepegawaian menerima berkas usulan dan memeriksanya.
  3. Kepegawaian membuat surat pengantar usul pensiun.
  4. Direktur menandatangani surat pengantar usul pensiun.
  5. Kepegawaian mengirim surat pengantar usul pensiun ke BKN Regional V Jakarta untuk pegawai golongan I/a – IV/b, dan kepada Presiden untuk golongan IV/c – IV/e.
  6. Sekretariat Negara menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pensiun untuk pegawai gol. IV/c – IV/e.
  7. Pegawai yang bersangkutan menerima SK Pensiun dari BKN dan Setneg.
  8. Pegawai melaporkan ke Bagian Kepegawaian dan menyerahkan copy SK Pensiun sebanyak 10.
  9. Administrasi menyampaikan copy SK Pensiun ke KPKPN melalui Bagian Keuangan.

Berkas Administrasi:

Untuk pengurusan pensiun, berkas administrasi yang diperlukan mencakup:

  • Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP).
  • Salinan/fotokopi sah surat keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS.
  • Salinan/fotokopi sah surat keputusan dalam pangkat terakhir.
  • Pas Photo 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar.
  • Daftar susunan keluarga.
  • Salinan/fotokopi sah Akta Nikah/Surat Nikah.
  • Salinan/fotokopi sah Akta Kelahiran anak-anaknya.
  • Alamat sebelum dan sesudah pensiun sesuai KTP yang berlaku.
  • Salinan/fotokopi sah Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja jika pernah bekerja sebelum diangkat sebagai CPNS.
  • Dalam kasus PNS yang memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian, maka usul pemberhentian dan pemberian pensiun bersamaan dengan pemberian kenaikan pangkat pengabdian, dengan melampirkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir dan Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *