Layanan Pengusulan Tanda Kehormatan

Prosedur Pengusulan Tanda Kehormatan: Dasar Hukum dan Persyaratan

Proses pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) didasarkan pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Sebelum mengajukan usulan, PNS harus memenuhi serangkaian persyaratan berikut:

  1. Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/berat: PNS yang ingin meraih Tanda Kehormatan harus memiliki catatan disiplin yang bersih. Mereka tidak boleh pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

  2. Tidak Melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku: Selain itu, PNS juga harus menunjukkan bahwa mereka tidak pernah melanggar ketentuan dalam kode etik dan kode perilaku yang berlaku.

  3. Tidak Mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara: PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara tidak memenuhi syarat untuk pengusulan Tanda Kehormatan.

  4. Masa Kerja Bagi PNS yang Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin: Jika seorang PNS pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, penghitungan masa kerja diukur sejak diterbitkannya surat keputusan mengenai hukuman disiplin tersebut atau saat kembali bekerja di instansi.

  5. Penghitungan Masa Kerja Sejak Pengangkatan sebagai CPNS: Untuk semua PNS, penghitungan masa kerja dimulai sejak mereka diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Selain persyaratan di atas, pengajuan usulan untuk Tanda Kehormatan juga memerlukan dokumen-dokumen berikut:

  • Daftar Riwayat Hidup (DRH Khusus Usulan): Dokumen ini harus diketahui oleh atasan langsung dan berstempel dinas.

  • Salinan Surat Keputusan (SK) CPNS yang Telah Disahkan: SK CPNS harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.

  • Salinan SK Pangkat Terakhir yang Telah Disahkan: Dokumen ini juga harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.

  • Salinan SK Jabatan Terakhir yang Telah Disahkan: Seperti sebelumnya, SK jabatan terakhir harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.

  • Salinan Sah Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 Tahun Terakhir: PNS harus menunjukkan bahwa mereka memiliki penilaian prestasi kerja dengan nilai minimal 85 tiap tahunnya. Dokumen ini juga harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Penting untuk dicatat bahwa jika PNS tidak dapat memenuhi salah satu dari persyaratan di atas, maka mereka belum memenuhi syarat untuk diajukan sebagai kandidat penerima Tanda Kehormatan. Semua persyaratan dan dokumen tersebut didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku dalam proses pengusulan Tanda Kehormatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *