Prosedur Pelatihan Pegawai

Prosedur Pelatihan Pegawai adalah suatu layanan kepegawaian yang berkaitan dengan upaya yang diambil oleh PNS untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan keterampilannya sesuai dengan persyaratan jabatan dan tugas yang diembannya.

Dasar Hukum:

  1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974: Undang-undang ini memberikan dasar hukum terkait dengan kebijakan kepegawaian.

  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil: Peraturan Pemerintah ini mengatur pendidikan dan pelatihan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil.

  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil: Peraturan ini mengatur manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berkaitan dengan pelatihan.

Prosedur Operasi Standar:

  • Sub Bagian Kepegawaian akan menyusun program pelatihan sesuai dengan permintaan dari Kementerian/instansi yang membutuhkan. Program Pelatihan Pegawai ini mencakup satu tahun.
  • Hasil penilaian prestasi kerja atau masukan dari Direktur, Wakil Direktur, dan Pimpinan Unit digunakan sebagai dasar oleh Sub Bagian Kepegawaian untuk merencanakan pelatihan. Rencana ini kemudian diwujudkan dalam rekapitulasi kebutuhan pelatihan pegawai.
  • Sub Bagian Kepegawaian membuat jadwal bulanan untuk pelatihan pegawai, termasuk pelatihan internal dan eksternal di luar Polije.
  • Jadwal pelatihan ini kemudian diajukan kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
  • Berdasarkan jadwal pelatihan, Sub Bagian Kepegawaian akan berkoordinasi dengan unit-unit terkait untuk persiapan pelaksanaan.
  • Sub Bagian Kepegawaian menyusun surat tugas sesuai dengan kebutuhan pelatihan dan meminta pengesahan dari pimpinan yang relevan.
  • Surat tugas tersebut didistribusikan kepada pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan pelatihan.
  • Pelaksana pelatihan akan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
  • Pelaksana pelatihan akan melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Setelah pelatihan selesai, pelaksana pelatihan akan membuat laporan dan pertanggungjawaban kepada atasan langsung, dengan salinan kepada Sub Bagian Kepegawaian.
  • Sub Bagian Kepegawaian mencatat hasil pelatihan dalam Format Rekapitulasi Pelatihan.

Berkas Administrasi:

  • Fotokopi sah SK PNS/SK pertama dan terakhir diperlukan bagi pegawai honorer.
  • Fotokopi sah SK Kenaikan Pangkat terakhir merupakan bagian dari persyaratan administrasi.
  • Fotokopi sah SK Jabatan terakhir diperlukan untuk pegawai yang menduduki jabatan tertentu.
  • Fotokopi sah DP3 minimal 2 tahun terakhir yang setiap unsur penilaiannya sekurang-kurangnya bernilai baik juga harus disertakan dalam berkas administrasi pelatihan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *