Prosedur Ijin Belajar

Prosedur Ijin Belajar adalah langkah-langkah yang berkaitan dengan izin untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti pendidikan tanpa meninggalkan tugas pekerjaannya, sementara biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999: Undang-undang ini mencakup ketentuan tentang pendidikan dan pelatihan PNS.

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003: Undang-undang ini juga mencakup ketentuan terkait kepegawaian.

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000: Peraturan ini mengatur tugas belajar dan izin belajar bagi PNS.

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010: Peraturan ini menetapkan peraturan lebih lanjut mengenai tugas dan izin belajar PNS.

  5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961: Peraturan ini berkaitan dengan pemberian tugas belajar.

  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009: Peraturan ini mengatur tentang tugas belajar dan pengaktifan kembali.

  7. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4159/A.4.3/KP/2010: Surat edaran ini memberikan pedoman tentang tugas belajar dan izin belajar bagi PNS.

  8. Perpres No. 12 Tahun 1961: Peraturan ini mencakup aspek pemberian tugas belajar.

  9. Keppres No. 57 Tahun 1986: Keputusan ini berkaitan dengan tunjangan belajar dosen, terutama dosen yang sedang menjalani tugas belajar dalam negeri.

  10. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224 Tahun 1961: Keputusan ini menetapkan ketentuan mengenai tugas belajar.

  11. SE/18/M.PAN/5/2004: Surat Edaran dari MenPan tentang pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS.

  12. Surat Edaran Menpan & RB No. 4 Tahun 2013: Surat edaran ini memberikan panduan tentang pemberian tugas belajar dan izin belajar.

Prosedur Operasi Standar: Proses izin belajar melibatkan langkah-langkah berikut:

  1. Pengajuan surat usulan izin belajar.
  2. Verifikasi berkas dan pembuatan draft keputusan serta surat usul izin belajar.
  3. Verifikasi dan persetujuan atas draft keputusan surat usul izin belajar.
  4. Penerbitan Surat Keputusan Persetujuan usulan izin belajar.
  5. Pengiriman berkas usul izin belajar.
  6. Penerbitan Surat Keputusan izin belajar.
  7. Penerbitan Surat Keputusan izin belajar dan pembaruan data.
  8. Penyampaian Surat Keputusan izin belajar kepada PNS yang bersangkutan.

Berkas Administrasi: Pegawai yang mengajukan izin belajar harus memenuhi persyaratan administrasi berikut:

  • Fotokopi sah Surat Keputusan (SK) PNS.
  • Fotokopi sah SK Kenaikan Pangkat terakhir.
  • Fotokopi sah SK Jabatan terakhir bagi mereka yang menduduki jabatan.
  • Fotokopi sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai (DP3) minimal 2 (dua) tahun terakhir dengan setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik.
  • Fotokopi sah akreditasi perguruan tinggi tempat studi.
  • Fotokopi sah ijazah terakhir.
  • Surat Keterangan diterima sebagai mahasiswa.
  • Jadwal kuliah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi tempat studi.
  • Surat pernyataan tidak meninggalkan tugas sehari-hari, tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, dan lain-lain (format terlampir).
  • Surat keterangan dari atasan langsung yang menyatakan bidang studi yang akan ditempuh relevan dengan tugas pekerjaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *