Layanan Kenaikan Pangkat dan Jabatan Dosen

Definisi

Layanan Kenaikan Pangkat dan Jabatan Dosen merupakan suatu proses administratif dalam manajemen kepegawaian di sektor pendidikan tinggi. Ini mencakup evaluasi, penilaian, dan peningkatan pangkat dan jabatan bagi dosen sebagai pengakuan atas prestasi kerja dan kontribusi ilmiah mereka. Sumber dasar hukum untuk layanan ini dapat ditemukan dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Ini bertujuan untuk memotivasi dosen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
  6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian; dan
  7. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perubahan Angka Kredit dan Penetapan Pengangkatan Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian.

Prosedur Operasi Standar

  1. Dosen menyiapkan dokumen usulan dan mengisi hasil penelitian (Jurnal)/Buku ke email kepegawaian PEPI sesuai dengan form terlampir, untuk Form peer review (exel) dan Dokumen usulan  dikirim ke email subbagianumum@pepi.ac.id sesuai dengan kelompok unsur pengajuan SKP.
  2. Sub bagian Kepegawaian merekap dan memproses seluruh usulan dosen yang mengajukan kenaikan pangkat/jabatan untuk direview ulang kelengkapan berkas-berkasnya sebelum diajukan ke Senat.
  3. Senat melakukan Rapat Senat Kenaikan pangkat dan Jabatan pegawai dan memberikan hasil berupa berita acara rekomendasi proses kenaikan pangkat dan jabatan ke Subbag. Kepegawaian dan Tata Laksana.
  4. Tim Evaluator SKP  melaksanakan sidang rating SKP untuk proses pembagian TIM Penilai KTI dan Penilai SKP
  5. TIM Evaluator SKP mengirimkan Dokumen KTI dan Form Peer Reviewer ke Tim Penilai KTI
  6. Tim Penilai KTI Menyerahkan Hasil Penilaian Ke Evaluator SKP 
  7. Evaluator SKP Mengirimkan Dokumen Penilaian DUPAK Dosen ke TIM Penilai  
  8. Tim Evaluator SKP  memproses nilai Angka Kredit dosen yang bersangkutan dan mengirimkan hasil penilaian Angka Kredit ke Sub Bagian Kepegawaian.
  9. Sub Bagian Kepegawaian menerima berkas hasil penilaian dari tim PAK
    1. Apabila hasil Angka Kredit tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka dosen yang bersangkutan harus melengkapi berkas-berkas penelitian tersebut terlebih dahulu
    2. Jika Angka Kredit yang dinilai oleh Evaluator SKP  memenuhi syarat maka Sub Bagian Kepegawaian membuatkan Surat Penetapan Angka Kredit dan SK Kenaikan Pangkat/Jabatan dosen yang bersangkutan

Berkas Administrasi

  1. Scand Asli Kartu Pegawai 
  2. Scand Asli SK. Jabatan  Terakhir
  3. Scand Asli Fotocopy SK Pangkat terakhir 
  4. Scand Asli Fotocopy SKP dua tahun terakhir 
  5. Scand Asli Fotocopy Ijazah (S2/S3)
  6. Scand Asli Form reviewer hasil karya ilmih sebanyak jumlah karya ilmiah 
  7. Scand Asli Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang telah ditandatangani oleh ybs dan atasan langsung  
  8. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan pengajaran dengan data pendukung  (dilengkapi dengan Dokumen Kegiatan)
  9. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penelitian beserta data pendukung (dilengkapi dengan form sipora, PDF Karil, Turnitin dan Korespondensi)
  10. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pengabdian beserta data pendukung (dilengkapi dengan Dokumen Kegiatan)
  11. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang beserta data pendukung  (dilengkapi dengan Dokumen Kegiatan)
  12. Scand Asli Penetapan Angka Kredit Terakhir
  13. Surat Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan ditujukan kepada Direktur
  14. Surat Keterangan Sehat dari Dokter (Asli)
  15. Scand Warna SK Tugas dan Ijin Belajar S2/S3
  16. Scand Warna SK Pengaktifan Kembali (Untuk Tugas Belajar)
  17. Scand Surat Pernyataan originilitas Karil Dosen
  18. Scand Cover, Halaman Pengesahan, Daftar Isi dan Ringkasan Tesis/Disertasi
  19. Scand Sertifikat Serdos
  20. Surat Berita Acara Pelantikan Jabatan (Jabatan Lama)
  21. Form Peer Reviewer (Exel terisi lengkap dan dipastikan siap cetak ukuran kertas A4)

Persyaratan Administrasi.

Catatan : Dokumen Harus Lengkap dan Benar.
Update peraturan terbaru terkait Jabatan Fungsional menurut Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 dapat anda 
Pelajari lebih lanjut disini! 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *