Pelantikan Pejabat Struktural dan Non Struktural

Definisi:

Pelantikan Pejabat Struktural dan Non Struktural adalah suatu layanan kepegawaian yang berkaitan dengan serah terima jabatan di lingkungan Politeknik Negeri Jember. Ini adalah rangkaian kegiatan di mana jabatan yang dipegang oleh pejabat lama diserahkan kepada pejabat baru. Pelantikan jabatan adalah proses resmi yang melibatkan pengambilan sumpah atau janji oleh pejabat baru, dan ini bisa terjadi dalam berbagai jabatan struktural dan non struktural di PEPI.

Dasar Hukum:

Pelantikan Pejabat Struktural dan Non Struktural didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP No. 11 Tahun 2017). Selain itu, tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2017.

PROSEDUR OPERASI STANDAR:

Proses pelantikan pejabat struktural dan non struktural melibatkan beberapa langkah, sebagai berikut:

  1. Penjadwalan Pelantikan: Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana mengirim surat kepada Direktur, dengan tembusan ke Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan serta Kabag AUK, untuk menjadwalkan pelantikan pejabat baru, baik yang menduduki jabatan struktural maupun non struktural.

  2. Disposisi dari Direktur: Direktur memberikan disposisi kepada Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, yang selanjutnya akan meneruskannya kepada Kabag AUK dan Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana. Disposisi ini mencakup tanggal pelantikan dan persiapan-persiapan yang diperlukan.

  3. Persiapan Berkas-Berkas: Kasubagian Kepegawaian dan Tata Laksana menerima disposisi dan mulai mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk pelantikan pejabat baru.

  4. Koordinasi Pelaksanaan: Kabag AUK melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan BMN, Pembaca Naskah Serah Terima Jabatan, serta Pembaca Doa.

  5. Pengambilan Sumpah/Janji: Proses pelantikan mencakup pengambilan sumpah atau janji oleh pejabat struktural dan non struktural yang baru. Mereka secara resmi berkomitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Persyaratan Administrasi:

Untuk pelantikan pejabat struktural dan non struktural, persyaratan administrasi yang dibutuhkan termasuk:

  • Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
  • Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menunjukkan lulusnya masa percobaan.
  • Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pejabat Struktural dan Non Struktural yang mencantumkan jabatan yang akan diemban oleh pejabat baru.
  • Berita Acara Serah Terima yang mencatat proses serah terima jabatan.
  • Surat Undangan kepada peserta pelantikan, rohaniwan, saksi, dan tamu undangan yang akan hadir dalam pengambilan sumpah/janji.

Proses pelantikan pejabat struktural dan non struktural merupakan langkah penting dalam pengelolaan kepegawaian yang memastikan bahwa penyerahan jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilakukan secara resmi dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *