Layanan Tunjangan Kinerja

Definisi:

Layanan Tunjangan Kinerja adalah layanan kepegawaian yang mencakup pemberian tunjangan atas kinerja kepada pegawai berdasarkan kelas jabatannya, sebagaimana diatur oleh peraturan Menteri RistekDikti nomor 14 tahun 2019 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Tunjangan kinerja diberikan sebagai pengakuan terhadap pencapaian kinerja yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum:

Layanan Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRESNomor 121 Tahun 2018Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, kelas jabatan yang menjadi dasar untuk pemberian tunjangan kinerja diatur Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi. Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai dijelaskan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian

PROSEDUR OPERASI STANDAR:

Proses pemberian Tunjangan Kinerja melibatkan beberapa langkah, sebagai berikut:

  1. Pengolahan Data Absensi: Pengolah data kepegawaian memproses data absensi pegawai sebagai dasar penghitungan potongan atau pengurangan tunjangan kinerja pegawai.

  2. Pembuatan SPTJM: Pengolah data kepegawaian membuat Surat Perintah Tugas Jabatan Mengajar (SPTJM) berdasarkan hasil penghitungan pengurangan tunjangan pegawai yang telah dibuat.

  3. Verifikasi Data: Kasubbag Kepegawaian dan Kabag Umum dan Keuangan memverifikasi data usulan Tunjangan Kinerja pegawai.

  4. Validasi Direktur: Direktur memvalidasi usulan tunjangan kinerja pegawai beserta SPTJM.

  5. Posting Data: Pengolah data kepegawaian memposting usulan tunjangan kinerja melalui aplikasi online berbasis web untuk diusulkan kepada Biro SDM.

  6. Verifikasi Online: Kasubbag kepegawaian sebagai administrator satker memverifikasi usulan secara online pada aplikasi tunjangan kinerja.

  7. Pengiriman Data Nominatif: Pengolah data kepegawaian menyampaikan data nominatif dan pengurangan tunjangan kinerja kepada Subbagian Keuangan.

  8. Validasi Keuangan: Biro Keuangan melakukan validasi data, dan jika data tunjangan yang diusulkan telah sesuai, akan dilakukan transfer tunjangan kinerja sesuai data yang diusulkan kepada rekening satker melalui Bendahara Penerimaan.

  9. Proses Transfer: Pengolah data keuangan menyiapkan data transfer untuk kemudian memproses transfer tunjangan kepada pegawai melalui bank.

Persyaratan Administrasi:

Untuk pemberian Tunjangan Kinerja, persyaratan administrasi yang dibutuhkan meliputi:

  • Data absensi pegawai sebagai dasar perhitungan.
  • Data penilaian prestasi kerja pegawai dan instansi.
  • Data integritas pegawai yang mencakup informasi mengenai adanya atau tidaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai.

Proses pemberian Tunjangan Kinerja merupakan bagian penting dalam manajemen kepegawaian yang memotivasi pegawai untuk mencapai kinerja terbaik mereka dan memberikan pengakuan atas prestasi yang telah dicapai sesuai dengan kelas jabatan masing-masing pegawai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *