Layanan Mutasi Jabatan /Pangkat Fungsional Pustakawan

Kenaikan Jabatan Fungsional Pustakawan adalah proses yang mengangkat pegawai pustakawan ke tingkat jabatan fungsional yang lebih tinggi, didasarkan pada kompetensi dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Kenaikan jabatan fungsional pustakawan dapat dilakukan setelah pegawai tersebut mengemban jabatan sebelumnya selama minimal 1 tahun. Selain itu, terdapat juga Kenaikan Pangkat Fungsional, yang merupakan prosedur kenaikan pangkat pustakawan ke pangkat yang lebih tinggi dan dapat dilakukan setelah pegawai tersebut mengemban pangkat sebelumnya selama 2 tahun.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara: Undang-undang ini mengatur tentang kepegawaian, termasuk prosedur kenaikan jabatan dan pangkat.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS: Peraturan ini menjelaskan tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK: Peraturan ini berkaitan dengan pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya: Peraturan ini menjelaskan jabatan fungsional pustakawan dan kriteria penilaian angka kredit.
  5. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kredit: Keputusan ini memberikan panduan teknis tentang jabatan fungsional pustakawan dan penghitungan angka kredit.

Prosedur Operasi Standar: Proses kenaikan jabatan fungsional pustakawan melibatkan langkah-langkah berikut:

  1. Pegawai yang akan dinilai prestasi kerjanya wajib menyiapkan bahan penilaian yang diwujudkan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang harus disetujui oleh atasan langsung.
  2. Kepala Unit mengirimkan usulan penilaian DUPAK kepada Direktur untuk dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit (PAK).
  3. Untuk Jabatan Pustakawan Pelaksana/II.C hingga Pustakawan Pembina Utama/IV.C, dilakukan pemeriksaan dan penentuan kelayakan bukti fisik Daftar Usul Penilaian Angka Kredit. 
  4. Setelah proses penilaian, usulan Penilaian DUPAK dan penerbitan Surat Keputusan (SK) PAK diajukan ke Biro Organisasi dan kepegawaian Kementerian Pertanian 
  5. Usulan Penerbitan SK Jabatan Fungsional dan Pangkat juga diajukan ke Biro Organisasi dan kepegawaian Kementerian Pertanian.
  6. SK kemudian diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan.
  7. Penerbitan SK Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) Jabatan dilakukan oleh Direktur.
  8. Selanjutnya, dilakukan pemrosesan pembayaran tunjangan oleh Subbagian Keuangan.

Persyaratan Administrasi: Pegawai yang mengajukan penilaian kenaikan jabatan fungsional pustakawan harus memenuhi persyaratan administrasi berikut:

  • Mengisi DUPAK sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
  • Membuat laporan kegiatan, termasuk pengumpulan data untuk perencanaan penyelenggaraan perpustakaan dan pengolahan data untuk perencanaan penyelenggaraan perpustakaan.
  • Membuat panduan pustaka (pathfinder).
  • Membuat formulir permohonan konsultasi kepada kepustakawan yang bersifat konsep.
  • Membuat formulir layanan referensi cepat.

Seluruh dokumen persyaratan administrasi harus disertai bukti fisik dan disahkan oleh atasan langsung dalam 2 berkas, kecuali untuk poin terakhir yang harus dilengkapi sebanyak 3 lembar.

Update peraturan terbaru tentang JFT dapat anda pelajari lebih jauh disini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *