Layanan Mutasi Jabatan /Pangkat Fungsional Arsiparis

Kenaikan Jabatan Fungsional Arsiparis adalah proses peningkatan jabatan fungsional bagi arsiparis yang berkaitan dengan pelayanan arsiparis berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Kenaikan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu minimal 1 tahun dalam jabatan sebelumnya. Selain itu, kenaikan pangkat fungsional juga merupakan prosedur yang mengarah pada kenaikan pangkat arsiparis ke tingkat yang lebih tinggi, tergantung pada perubahan jabatan yang dialami seseorang, dan dapat dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun dalam pangkat sebelumnya.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara: Undang-undang ini memberikan landasan hukum terkait dengan kebijakan kepegawaian.

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS: Peraturan Pemerintah ini mengatur manajemen PNS, termasuk kenaikan jabatan fungsional.

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK: Peraturan ini mengatur manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

  4. Kemenpan RB NOMOR 09/KEP/M.PAN/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya: Keputusan ini memberikan pedoman tentang jabatan fungsional arsiparis dan angka kredit yang terkait.

  5. Keputusan Kepala BKN nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis: Keputusan ini memberikan panduan pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional arsiparis.

  6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 4 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis: Peraturan ini mengatur pelaksanaan tugas jabatan fungsional arsiparis.

  7. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 48 tahun 2014 tentang jabatan Fungsional arsiparis: Peraturan ini berkaitan dengan jabatan fungsional arsiparis.

Prosedur Operasi Standar:

  • Setiap pegawai dengan jabatan fungsional yang akan dinilai prestasi kerjanya harus menyiapkan bahan penilaian dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang kemudian disetujui oleh atasan langsung.
  • Kepala unit mengajukan usulan penilaian DUPAK kepada Direktur untuk dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit (PAK).
  • Untuk jabatan Pustakawan Pelaksana/II.C hingga PLP Ahli Pembina Utama/IV.C, pemeriksaan dan penilaian kelayakan bukti fisik dalam Daftar Usul Penilaian Angka Kredit dilakukan oleh bagian Kepegawaian   
  • Setelah itu, dilakukan pengusulan penilaian DUPAK dan penerbitan Surat Keputusan (SK) Penetapan Angka Kredit (PAK) ke Biro Organisasi dan Kepegawaian
  • Kemudian, dilakukan pengusulan penerbitan SK jabatan fungsional dan pangkat ke Biro Organisasi dan Kepegawaian
  • Setelah SK diterbitkan, SK diserahkan kepada pegawai.
  • Penerbitan SK Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) Jabatan dilakukan oleh Direktur.

Persyaratan Administrasi:

  • Untuk persyaratan administrasi, pegawai yang mengajukan penilaian harus menyediakan DUPAK dalam format yang sesuai.
  • Laporan kegiatan seperti “Mengumpulkan Data Untuk Persiapan Perencanaan Penyelenggaraan Perpustakaan” dan “Mengolah Data Untuk Persiapan Perencanaan Penyelenggaraan Perpustakaan” harus disiapkan.
  • Selain itu, panduan pustaka (Pathfinder) juga harus tersedia.
  • Formulir permohonan konsultasi kepustakawan yang bersifat konsep kepada perorangan dan formulir untuk melakukan layanan referensi cepat harus diisi.
  • Persyaratan administrasi kepegawaian termasuk fotokopi ijazah dan transkrip terakhir, fotokopi SK PNS dan pangkat terakhir, fotokopi DP3 dua tahun terakhir dengan minimal penilaian baik, fotokopi kartu pegawai, fotokopi SK konversi NIP, dan fotokopi analisis jabatan serta peta jabatan dari Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI)
  • Setiap dokumen dari poin 1 hingga 6 harus disertai dengan bukti fisik dan disahkan oleh atasan langsung dalam dua berkas.
  • Poin 7 harus dilengkapi dengan tiga lembar.

Persyaratan Administrasi Pengangkatan Pertama/Inpassing:

  • Persyaratan administrasi untuk pengangkatan pertama/inpassing mencakup formasi yang tersedia untuk jabatan fungsional arsiparis kategori ketrampilan dan keahlian.
  • Calon arsiparis harus memiliki ijazah sarjana dalam bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina.
  • PNS yang berijazah di bidang ilmu lain wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional.
  • Pangkat paling rendah yang diperlukan adalah Pengatur Tk. I II.c untuk jenjang terampil dan Penata Muda golongan ruang III/a untuk jenjang keahlian.
  • Pengalaman minimal 2 tahun di bidang kearsipan diperlukan.
  • Kinerja yang paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
  • Usia paling tinggi adalah 3 tahun sebelum mencapai batas usia pensiun.
  • PNS yang diangkat dalam jabatan arsiparis harus lulus sertifikasi kompetensi penjenjangan jabatan arsiparis.

Persyaratan Administrasi:

  • Persyaratan administrasi untuk pengangkatan pertama/inpassing mencakup fotokopi ijazah dan transkrip terakhir, fotokopi SK CPNS dan PNS, fotokopi SK pangkat terakhir, fotokopi SKP dua tahun terakhir dengan minimal penilaian baik, fotokopi kartu pegawai, fotokopi SK konversi NIP.
  • Setiap dokumen harus disertai dengan tiga lembar.

Update peraturan terbaru tentang JFT dapat anda pelajari lebih jauh disini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *