Aturan terbaru Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

Berdasarkan PermenPAN RB nomor 1 tahun 2023

Pada tanggal 1 Juli 2023 mulai diberlakukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Seluruh peraturan yang terkait dengan jabatan fungsional telah dicabut dan semua mengacu pada Permen PAN-RB tersebut. Namun demikian terkait dengan peraturan pelaksanaan Permen PAN-RB tentang Jabatan Fungsional tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 ini.

Perubahan Pokok Tata Kelola Jabatan Fungsional

Perubahan adalah konsep suatu hal yang diharapkan akan menjadi lebih baik, begitu pula perubahan dalam tata kelola jabatan fungsional. Perubahan pokok dalam tata kelola jabatan fungsional dapat kita lihat antara Permen PAN-RB Nomor 13 Tahun 2019 dengan Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

Permen PAN-RB Nomor 13 Tahun 2019 Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023
Berbasis penyelarasan antara butir kegiatan dan SKP
Berbasis ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja
Perpindahan dilakukan dalam satu rumpun
Perpindahan dapat dilaksanakan lintas rumpun untuk memudahkan talent mobility
Penetapan target angka kredit di awal tahun kinerja berbasis pada penyelarasan butir kegiatan dalam SKP
Target angka kredit tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengali untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap tahun
Berbasis pada penilaian angka kredit (AK) per butir kegiatan dan pengajuan DUPAK
Tidak ada lagi DUPAK, evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja
Kenaikan pangkat luar biasa hanya untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Administrasi (JA)
Ditambahkan ketentuan kenaikan pangkat istimewa diberikan bagi pejabat fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan fungsional
Instansi pembina memiliki 19 tugas yang utamanya yaitu: pendidikan dan pelatihan, formasi, standar kompetensi, uji kompetensi dan koordinasi
Instansi pembina menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi

Pengangkatan pertama Jabatan Fungsioanl Tertentu (JFT)

BAB V PENGANGKATAN DALAM JF di PermenPAN RB no 1 Tahun 2023

Bagian Kesatu Umum Pasal 11

  1. Pengangkatan PNS dalam JF harus mempertimbangkan lingkup tugas Unit Organisasi dengan kelompok keahlian/ keterampilan JF, serta kebutuhan organisasi.
  2. Penetapan kebutuhan JF dilaksanakan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 Pengangkatan PNS ke dalam JF dilakukan melalui:

  1. pengangkatan pertama;
  2. perpindahan dari jabatan lain;
  3. penyesuaian; dan
  4. promosi.

 

Bagian Kedua Pengangkatan Pertama

Pasal 13

  • (1) Pengangkatan pertama dalam JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. berstatus PNS;
    2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
    3. sehat jasmani dan rohani;
    4. berijazah paling rendah:
    5. sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keahlian; dan
    6. sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keterampilan;
    7. nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
    8. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
  • (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF dari calon PNS, bagi:
    1. JF ahli pertama;
    2. JF ahli muda;
    3. JF pemula; atau
    4. JF terampil.`
  • (3) Pengangkatan pertama melalui pengisian kebutuhan JF dari calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan nomenklatur JF dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan sesuai kelas JF.

Sumber resmi: Permen PANRB nomor 1 tahun 2023